2028 oleh amar putusannya menolak tuntutan kasasi PT JPP. Kemudian, PT JJP menghadapi jalan asas utama maupun Peninjauan Kembali (PK) atas vonis nan diberikan untuk Mahkamah Agung No. 1095 K/PDT/2018 ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengajuan PK tersebut ditolak bagi Majelis Hakim MA pada tanggal 19 Oktober 2020 tambah tetapan No. 728 PK/PDT/2020 serupa amar tetapan menolak tuntutan PK nan diajukan akibat PT JJP sehingga berenergi kada tetap. Pengajuan tuntutan eksekusi mendapatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu mengikuti aplikasi pengiriman fatwa (aanmaning) akibat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terutama tanggal 27 April 2022 sampai per terakhir tanggal fourteen September 2022, tetapi PT JPP tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil menurut pantas, sampai-sampai pada tanggal 1 September 2022 PT JPP mengajukan ikhtiar tiorem PK nan kedua ke Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada tanggal 22 Oktober 2022 KLHK mengajukan petisi pembeslahan eksekusi mendapatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyebut ketidakhadiran PT JPP dalam fitrah fatwa (aanmaning) sebab Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka penyajian tuntutan PK nan kedua sama PT JPP menjelang MA mengindikasikan PT JPP tidak memegang prasetia buat membuat substansi vonis majelis hukum nan telah tetap sebagai bebas. Baginya urusan tersebut miring mengerjakan penangkisan-persaingan prinsip. Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekalian Kuasa Hukum Menteri LHK Jasmin Ragil Utomo menjelaskan melalui 19 urusan seolah-olah ini, eight dalam antaranya telah menyetor ke kas zona melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga triliunan lebih. Tren Rambut 2026: Potongan & Warna Ini Diprediksi Booming!
Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup lagi Kehutanan (KLHK) tengah melaksanakan bagian eksekusi sampai beserta PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) menyesaki kewajibannya sebati kapasitas vonis perdata. Hal ini guna menindaklanjuti vonis perbicaraan tentang perdata kebakaran wana bersama tanah (Karhutla) untuk PT PT JJP pada warsa 2015 silam nan melembai seluas one.000 hektare (ha). Putusan nan telah bertenaga peraturan tetap (inkracht van geuwijsde) beralaskan Putusan MA No. 728 PK/PDT/2020 Jo. Putusan MA No. 1095 K/PDT/2028, Jo. Putusan PT DKI Jakarta No. 727/PDT/2016/PT/PT.DKI beserta Jo. PN Jakarta Utara Bo. Pelaksanaan eksekusi PT JJP tercantel dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal nine Juni 2016 No. PT JJP mengajukan kuasa menolok dekat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 108/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Pada tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus ihwal No. Membayar doku mendesak (dwangsom) beberapa Rp 25.000.000,00 per yaum atas keterlambatan dalam memadankan krida pengembalian kalangan. Dari tetapan perdata Tinggi DKI Jakarta, PT JPP telah menggarap kekuatan takdir kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara nan selepas itu pada tanggal 28 Juni 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus sengketa No.1095/K/PDT?
Lahan ladang seluas 420 meter persegi properti Abdussalam ini terbabit lahan nan produktif. Lokasinya berada pada pinggiran pengairan nan ditopang tali air subordinat lagi tersier. Walau serupa itu, produk penuaian dirasa Abdussalam lagi belum maksimal. Ia melafalkan kuman tikus menjadi galat wahid gelogok nan dihadapi, belum lagi sambil eksekutor kapling nan dianggapnya tidak berbicara menggunakan baik. Oleh berkat itu, produk penuaian nan dituai tidak great. Sawah nan dikelola penyawah dalam atas kapling Abdussalam nan saja seluas setengah hektare itu tetapi menyebabkan sekitar nine kuintal per tarikh. Beras nan dihasilkan ketimbang paya itu kemudian bisa bakal mencukupi keinginan dalam sudung Abdussalam selagi five-six rembulan. Alhasil, pun ada kebun, Abdussalam tetap mesti membeli gabah melewati luar akan menudungi kepentingan koran. Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa membenarkan, Bojongsoang masuk ke dalam persediaan kawasan tinggal ranah perkotaan. Hal itu dituangkan dalam Perda Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2024 atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 beserta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam surat kabar berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi City Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis dekat Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk mengkover telah timbul transisi tanah seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 dalam Bojongsoang. Dalam uji coba kesaksamaan nan dilakukan Dava dkk dalam fifty titik nan disebar dekat segala Kecamatan Bojongsoang, ditemukan beberapa alterasi penerapan persil pada tarikh 2017-2021. Dalam menceritakan four tarikh tersebut, lengah mono- nan disorot ialah berkurangnya tanah persawahan seluas 221,83 hektare bersama tipar 10,seventy six hektare. Sementara itu luas perumahan bertambah 30,38 hektare, tanah koloni bertambah fourteen,92 hektare. Luas tanah polos lagi bertambah 103,36 hektare, samun samun bertambah sixty four,05 hektare, dengan terakhir pertokoan bertambah two,28 hektare. Perubahan pelaksanaan tanah pada prasarana serupa sarana kolektor, tambak cairan, jalan arteri lokal selanjutnya sebagainya tidak bertambah alias berkurang bersama-sama istimewa. Dalam investigasi ini, Dava dkk menyapa Desa Lengkong beserta Desa Cipagalo nan paling banyak mengalami pertukaran persil menjadi kompleks. Dari iringan saluran, Bojongsoang dilalui bulevar awam daerah nan menjadi jongkong utama keluar-masuk Kota Bandung.
Jika Anda menyukai artikel ini dan Anda ingin menerima lebih banyak read more data tentang Data Hk 2026 silakan kunjungi halaman Net kami.